Analisa Kritis Pansus Century : Sri Mulyani di persimpangan jalan.

Melihat Pansus Century yang disiarkan terbuka kelihatannya meriah juga. Aneka ragam teknik plus gaya masing-masing anggota Pansus cukup menghibur, begitu juga aneka ragam gaya masing-masing saksi. Ada Ruhut Sitompul dengan gaya khasnya, Gayus Lumbuan dengan gayanya, ada juga gaya ala Robert Tantular, Budiono , Sri Mulyani tentu dengan gaya mereka masing-masing. Lha ketika gaya-gaya itu saling berinteraksi tentu bisa sama iramanya bisa juga tidak, sehingga Harap sedikit maklum ketika ada segala macam saling samber bahkan meskipun sama-sama anggota Pansus.

Beberapa perdebatan saya lihat memang penting, tetapi beberapa lainnya sama sekali tidak penting semisal masalah kesaksian saksi : tahu tidak tahu yang diperdebatkan terus .

Ada anggota Pansus yang protes saksi kok tidak tahu terus, ada juga yang bilang : saksi berhak bicara tidak tahu. Kemudian timbul debat kusir . Suatu perdebatan yang sebenarnya di level TK pun mestinya sudah terselesaikan.

Kesannya pihak yang satu maksa , lha orang beneran nggak tahu kok dipaksa harus ngaku kalo tahu. Lha pihak yang lain kesannya melindungi , ada kecurigaan bahwa saksi tahu tapi mengaku tidak tahu. Lha yang salah siapa ? Yah yang nonton TV . Hi Hi Hi. Nggak ding.

Oke ...Kita Abaikan saja segala macam gaya di atas karena gaya memang tidak penting( katanya ). Tetapi walaupun gaya tidak penting, sistemik dan non sistemik menurutku juga tidak penting - Ada satu hal yang saya rasa lumayan menarik untuk dilihat yaitu masalah menyangkut Menteri Keuangan terkeren Indonesia Sri Mulyani Indrawati. ( Bahwa Ibu Sri Mulyani itu keren baik dalam penampilan, performance maupun skill rasanya nggak ada yang perlu membantah kan?  :) )

Ada beberapa hal menarik menyangkut Ibu Sri Mulyani tercinta ini :

Pertama : Faktanya Sri Mulyani dipilih ulang menjadi menteri oleh SBY , presiden kita tercinta. Jadi secara kinerja mau tidak mau kita akan berpikir bahwa kinerja Sri Mulyani dianggap baik oleh SBY. Sekali lagi : Saya rasa cukup masuk akal jika saya menilai bahwa kinerja Sri Mulyani dianggap baik oleh SBY sehingga beliau dipilih lagi.

Kedua : Dalam kasus Century , Sri Mulyani tidak melapor ke JK wapress atau Pejabat Sementara Presiden ketika SBY keluar negeri waktu itu. Itu yang membuat debatable dari sisi hukum administrasi negara. Karena bagaimanapun juga JK adalah presiden waktu itu ketika SBY di luar negeri. Menurut anda apa alasannya sih Ibu Sri Mulyani malas melapor ke JK yang notabene adalah presiden sementara , serta aslinya JK juga banyak ngurusi ekonomi pada jaman SBY ?

Kalo menurutku sih sebenarnya sederhana saja : Karena Kabinet pada waktu itu memang tidak seia sekata .

Mau diakui atau tidak : memang ada sisi dimana JK sangat berseberangan dengan SBY, termasuk kemungkinan besar pandangan ekonominya.

Lha kalo anda pembantu presiden , dan presiden di luar negeri kemudian ada presiden sementara di dalam negeri. Anda memang secara administratif bertanggung jawab pada presiden sementara pada jangka waktu tertentu. Tetapi kasusnya menjadi rumit dan kompleks di mata anda, kalo langkah yang akan diambil presiden sementara , menurut anda akan bertabrakan dengan dasar2 kebijakan presiden yang sebenarnya.

Sri Mulyani harus memilih JK atau SBY. SBY presiden tapi saat itu di luar negeri tapi ntar juga pasti balik tidak lama lagi. Lha JK presiden sementara yang ada di dalam negeri.

Bos anda memberi anda perintah, dan anda sehati. anda tahu persis apa kemauan bos anda yang sesuai dengan pendapat anda. Anda mengerjakan itu. Kemudian sang bos pergi keluar negeri. Kalo anda lapor sama wakil bos, anda tahu bahwa posisi pak wakil sering berseberangan dengan pak bos. Pada satu sisi yang ada di kantor justru pak wakil. Tapi pak bos sebelumnya sudah menggariskan memerintahkan untuk mengambil langkah yang dianggap perlu. Lha enaknya terus gimana? Apa perlu saya diskusi sama pak wakil ??? Itu dilema bagi anda kan ?

Lha KKSK bertanggung jawab kepada presiden itu presiden yang mana? Presiden yang benar2 presiden atau presiden sementara di dalam negeri.

Jadi dalam kasus ini saya rasa mau tidak mau sulit kita ngomong kalo SBY tidak terlibat sama sekali. Mengapa ? Karena jelas laporan Sri Mulyani disampaikan kepada Presiden. Selain tentu saja adanya Marsilam Simanjuntak di situ yang lebih masuk akal jika dilihat sebagai orang kepercayaan presiden yang memantau kondisi yang terjadi di Indonesia waktu itu.

Saya tidak mengatakan SBY atau Sri Mulyani pasti bersalah, saya cuma mengatakan bahwa rasanya sulit diterima akal jika SBY sama sekali tidak tahu. Sebaliknya SBY juga dipanggil Pansus agar masalahnya makin jelas.Karena jelas Sri Mulyani kan melapor ke SBY.

Saya sejak awal pada paragraf di atas mengatakan masalah kegagalan yang membawa dampak sistemik atau non sistemik itu tidak penting. Mengapa ? Karena hak pengambil kebijakan sepenuhnya menilai itu sistemik atau tidak sistemik. Itu perdebatan sangat teknis yang tidak bisa diadili kebenarannya karena isinya pengandaian demi pengandaian baik dari pihak yang pro maupun yang kontra. Sri Mulyani berhak beralasan kalo itu sistemik dan itu juga bukan pendapat Sri Mulyani satu-satunya. Banyak juga pakar ekonomi yang pro dengan ini meskipun banyak juga yang menolak kalo tidak ada pengucuran dana dampaknya bakal sistemik.

Tentu kalopun ada yang menilai berdampak sistemik tentu bukan dari sisi Century maling karena itu jelas maling - tetapi dari sisi akibat ambruknya sebuah bank nggak perduli maling atau nggak - itu akibatnya bisa bagaimana pada waktu itu. Lha itu sangat2 debatable. Dan saya tidak yakin bahwa pemerintah pada waktu itu satu suara. Jadi tidak bisa sebuah kebijakan diadili dari sisi itu, karena bahkan judgement sekalipun jika waktu mendesak adalah hak pengambil kebijakan. . Lha sejak awal sampai sekarang Pansus terus berputar-putar pada hal semacam itu.

Lha kalo dianggap berputar-putar lalu apa sebaiknya yang perlu dikembangkan Pansus ? Yah kalo menurutku sih : Aliran dana itu larinya kemana itu penting. Apakah ada penyimpangan, itu juga penting. Lalu yang juga penting : Mengapa rencana dana itu bisa membengkak dari sekitar 6 milyar menjadi 6 trilyun sehingga Sri Mulyani kabarnya menurut JK merasa tertipu. Apa yang sesungguhnya terjadi.

Dan yang lebih penting lagi : Benarkah seperti rumor yang terjadi bahwa penyelamatan Century aslinya tujuannya cuma menyelamatkan dana deposan kakap yang saking besar duitnya tidak terakomodasi dalam penjaminan yang cuma Dua Miliar itu.

Kalo memang itu benar. Serta Gubernur BI, Menteri Keuangan dan Presiden memang terlibat , yah tidak usah basa-basi mereka dipecat saja.

Tentu saja itu jika terbukti terlibat . Tetapi jika tidak terlibat atau tidak ada bukti bahwa penyelamatan itu tujuannya memang untuk kepentingan pribadi atau kelompok , maka tentu saja juga tidak ada alasan untuk memperpanjang kasus ini menjadi sedemikian berlarut-larut.

Bagi saya pribadi kita tidak bisa mengadili teknis suatu kebijakan bahkan andaikata kita tidak setuju dengan itu. Apalagi dampak sistemik atau non sistemik ngelihatnya gimana ketika itu tidak terjadi .

Sesuatu yang tidak terjadi kan berarti cuma pengandaian pengandaian. Biarpun masing2 pihak yang berseberangan memakai data muluk-muluk aslinya data itu tidak pernah bisa dibuktikan dari sisi hasil, karena yang diandaikan tidak terlihat.

Jika saya tidak melakukan A maka akan krisis. Nyatanya nggak ada krisis gara2 kebijakan saya.

Lha wong kamu nggak berbuat gitu saja juga nggak bakalan krisis kok..Lha wong memang situasinya baik-baik saja.

Nyatanya negara lain krisis..Kalo ternyata beneran krisis kan yang tanggung jawab juga saya bukan situ...

Bla ..Bla ..bla...

Kesannya perdebatan ala orang pinter tetapi masalah yang lebih substansial dibiarkan lewat.

Yang bisa diadili itu penyimpangannya , penyalahgunaan yang terjadi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Lha carilah itu wahai pansus yang terhormat. Galilah sedalam-dalamnya. Kalo itu memang terbukti bahkan memecat presiden pun juga sah-sah saja. Tapi itu ntar kalo memang terbukti.
Dan saya juga berharap agar ajang angket Pansus Century ini tidak dijadikan media memanfaatkan kepentingan pribadi maupun kelompok masing-masing. Karena bisa semakin pusing urusannya . :(

SALAM